Program Diduga Fiktif, Kas Jebol: Begini Modus di DP2KBP3A Matim Bagi-bagi Duit Rp3,1 Miliar
Manggarai, NTT ViVa— Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur, bocor ke publik. Dokumen yang juga didapat NTT ViVa, membongkar dugaan korupsi berjemaah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp3,1 miliar lebih.
Dari lembar demi lembar LHP yang beredar, tergambar pola yang bikin geleng kepala: dana untuk berbagai kegiatan program keluarga berencana dan perlindungan anak dicairkan, namun kegiatannya fiktif alias tidak pernah benar-benar dijalankan di lapangan. Sebagian lain memang ada kegiatannya, tapi nilai pembayarannya digelembungkan sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Uangnya lantas dibagi rata ke pimpinan hingga staf, termasuk Jefrin Haryanto selaku kadis dan bendahara, Elen Nguru. Keduanya diduga kuat merupakan kluster utama dalam kasus ini.
Dana Mengalir dari Kepala Dinas hingga Staf
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini per Juni 2026, sejumlah dana yang sempat "dinikmati" Jefrin Haryanyo dan para penerima lainnya, sudah mulai dikembalikan ke kas daerah, meski tidak sedikit pula yang hingga kini masih mengendap di kantong pribadi masing-masing.
Di Bidang Pengendalian Penduduk misalnya, kegiatan rapat program Bangga Kencana yang seharusnya digelar ternyata tidak pernah terlaksana. Anggaran senilai Rp51 juta yang mengalir ke sejumlah pejabat berinisial YAK, RO, MOM, RIY, ARW, dan KJ itu kabarnya sudah disetor kembali pada Juni 2026.
Pola serupa terulang pada kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS) yang juga fiktif, dengan aliran dana Rp51 juta ke inisial YH, RO, ARW, MOM, RIY, dan KJ, dan sudah dikembalikan pada bulan yang sama.
Sementara kegiatan sosialisasi ketahanan keluarga bertajuk "Orangtua Hebat" dan program lansia turut diwarnai dugaan serupa, dengan dana yang mengalir ke YH, MOM, dan RIY yang belakangan juga sudah disetor kembali ke kas daerah.
Anggaran Rp826 Juta untuk Kegiatan yang Tak Pernah Ada
Temuan yang lebih mencolok datang dari sub kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kelompok ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, termasuk BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, hingga program peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPK). Anggarannya mencapai lebih dari Rp826 juta, dan diduga mengalir ke YH, YAK, RO, MOM, ARW, KJ, dan SADj di Bidang Pengendalian Penduduk, serta PG, AR, HSN, HNL, dan VPP di unit Sekretariat.
