Diskusi Nobar "Pesta Babi" di Matim: 130 Titik Tambang dan 21 Proyek Panas Bumi Ancam Masyarakat Adat NTT
- Rosis Adir
Manggarai Timur, VIVA NTT–Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai menjadi wajah baru kolonialisme di Indonesia, memicu perampasan wilayah adat, pelanggaran HAM, kriminalisasi warga, hingga kerusakan lingkungan, kata aktivis dan pembuat film dalam diskusi usai pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Rumah Wunut, Desa Nanga Labang, Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat malam, 15 Mei 2026.
Film dokumenter yang menjadi pemantik diskusi itu merupakan karya Cypri Paju Dale dan Dandy Laksono, peneliti dan jurnalis investigasi, yang mengangkat persoalan eksploitasi sumber daya alam, perampasan tanah adat, dan ekspansi proyek-proyek pembangunan di Papua yang berdampak pada masyarakat lokal. Namun, para pembicara dalam diskusi menilai pola serupa juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, termasuk di Flores.
Pemutaran film tersebut juga disebut menghadapi hambatan di sejumlah wilayah, termasuk di Manggarai Timur yang sempat diminta untuk tidak dilaksanakan nobar oleh aparat TNI dan Polri.
Merespons situasi itu, Doni Parera dari LSM ILMU, lembaga yang selama ini fokus mengadvokasi masalah sosial di Manggarai Raya, wilayah yang mencakup Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, mengatakan beberapa agenda pemutaran film di daerah lain sempat dibatalkan.
"Ini justru menunjukkan film ini menyampaikan sesuatu yang penting," kata Doni.
Menurut dia, film tersebut perlu ditonton lebih luas, terutama oleh para pengambil kebijakan di daerah.
"Dibutuhkan pemikiran dan banyak diskusi. Kami berharap film ini bisa ditonton oleh para pembuat kebijakan lokal. Sering kali mereka tidak berani melawan kebijakan dari pusat," ujarnya.
130 Titik Tambang dan 21 Proyek Panas Bumi Ancam Wilayah Adat NTT
Senada dengan kekhawatiran itu, aktivis masyarakat adat Herson Loi mengatakan proyek-proyek berskala besar kerap masuk ke wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan warga terdampak.
Menurut dia, negara sering mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat sebelum proyek dijalankan.
"PSN ini kebijakan negara untuk memuluskan eksploitasi sumber daya alam. Turunannya adalah perampasan wilayah adat, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan," kata Herson.
