Pancasila Bopeng karena Korupsi
- Ist
Oleh: Siprianus Edi Hardum
VIVA NTT– HAMPIR tiada hari masyarakat Indonesia disuguhi berita soal aparat negara yang ditangkap karena korupsi. Berita paling baru sungguh menggemparkan. Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada periode 2025–2026.
Ketiga tersangka tersebut ialah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN pada Selasa, 2 Juni 2026. Dua tersangka lain meliputi mantan wakil kepala BGN, Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Lodewyk Pusung (Tempo.co, 3 Juni 2026).
Berita lain yang tak kalah menggemparkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi, pada Kamis (4/6/2026). Silmy dan tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat, pada Rabu (3/6/2026). (Kompas.com, 4 Juni 2026).
Di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 4 Juni 2026, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai bersama Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Manggarai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai. Mereka mendesak agar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manggarai Timur, Jefrin Haryanto segera ditahan (Viva.co.id, 4 Juni 2026).
Penulis merasa korupsi yang merajalela di Indonesia dari pusat sampai daerah, sungguh merusak citra Indonesia sebagai negara Pancasila. Padahal belum lama ini kita merayakan Hari Lahirnya Pancasila.
Pada tanggal 1 (satu) Juni setiap tahun pemerintah sudah menetapkan sebagai Hari Peringatan Lahirnya Pancasila. Pancasila dilahirkan pertama kali oleh Proklamator Indonesia, Ir.Soekarno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945 (Notonagoro dalam Sukarno, 2014:5).
Sejak awal berdiri, Indonesia menganut system politik demokrasi yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mempertahankan atau mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik.
