Warga Nagesepadhi Urunan Bangun Bak Air akibat Krisis Air

Peletakan batu pertama pembangunan bak captering di mata air Lokalobo.
Sumber :
  • Sevrin

Nagekeo,NTT ViVa– Akibat krisis air berkepanjangan juga kesal atas lambannya respon pemerintah, warga Kampung Toateda, Kelurahan Nagesepadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, NTT, akhirnya berinisiatif swadaya mengumpulkan uang untuk membangun bak captering di mata air.

Wabah ASF Kembali Melanda Nagekeo, Ribuan Ternak Babi Mati

Pembangunan bak captering di mata air desa tetangga itu bertujuan menambah debit air sehingga pasokan air dapat dimanfaatkan secara merata.

Menurut warga, air minum yang selama ini dimanfaatkan puluhan kepala keluarga (KK) di kampung tersebut tidak layak dikonsumsi.

Dekranasda Nagekeo Dorong Digitalisasi Pemasaran Produk UMKM

"Dengan segala kekurangan kami para tokoh dan seluruh masyarakat lingkungan 5 Kampung Toeteda berinisiatif lakukan pengumpulan dana yang dibebankan pada setiap KK sebesar 1 juta rupiah" ungkap tokoh masyarakat Teoteda, Petrus Dhay, Selasa 22 Maret 2025.

Sebelum pembangunan dimulai, masyarakat terlebih dahulu membentuk panitia.

Jaga Etika! Bupati Nagekeo Minta ASN Gunakan Media Sosial Secara Positif

Masyarakat bersepakat pengumpulan uang secara swadaya itu dilunasi dalam tiga tahap. Namun uang hasil urunan itu, rupanya hanya mampu untuk membangun bak captering, selebihnya distribusi air sampai ke rumah-rumah, warga mengaku kekurangan dana.

"Itu pun masih kekurangan dana, kami minta dukungan dari pemerintah agar air minum ini sampai kampung Toeteda" pintanya.

Pembangunan bak captering di mata air Lokalobo tersebut baru dimulai Selasa 22 Maret 2025.

Masyarakat setempat mengundang Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada untuk meletakan batu pertama disaksikan Camat Boawae Vitalis Bay, Ketua Suku Dhuge Doa selaku pemilik ulayat lokasi mata air dan tokoh masyarakat.

Menagih janji pemerintah

Terpisah, anggota DPRD Nagekeo asal Kecamatan Boawae Walterius Meka juga meminta agar Pemerintah harus bisa melihat upaya warga mengeluarkan biaya sendiri untuk pembangunan infrastruktur air bersih ini menjadi suatu hal yang mestinya direspon dengan cepat terutama intervensi alokasi anggaran susulan.

"Ketika masyarakat sudah patungan mengeluarkan uang pribadi itu artinya masyarakat butuh, ini sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kita berharap ada tindak tindak lanjut dari Pemerintah atau minimal solusi alternatif yang diambil sesegera mungkin" ungkap Walter.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, janji politik bupati dan wakil bupati sebelumnya yang menyebutkan infrastruktur dasar jalan, air, listrik harus bisa dibuktikan dengan dengan keberpihakan anggaran. Efisiensi anggaran jangan menjadi alasan bahwa kebutuhan layanan dasar masyarakat menjadi tidak bisa terealisasi.

"Rasionalisasi kemarin kan hanya di infrastruktur jalan, kita berharap pemerintah harus tuntaskan fokus persoalan air bersih, karena masalah air bersih ini hampir merata di setiap wilayah di Nagekeo" ujar Walter.

Di Kecamatan Boawae, kata Walter, kelangkaan air bersih tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Nagesepadhy saja. Warga di beberapa kelurahan dalam kota sendiri selama ini mayoritas masih mengkonsumsi air bersih dengan membeli.

"Itu fakta untuk Boawae hari ini mulai dari Kelurahan Nageoga, Natanage Timur, Olakile, dan sebagian Nagesepadhy masyarakat masih ada yang beli air" katanya.

Guna menuntaskan persoalan ini, Walter meminta pemerintah lebih pro aktif merespon apa yang menjadi persoalan kemaslahatan hidup masyarakat. Pemerintah melalui dinas teknis dalam hal ini PUPR dan BLUD SPAM harus bisa melakukan kajian secara komperhensif, di mana akar permasalahannya. "Pemda harus melakukan evaluasi terhadap BLUD SPAM.

DPRD meminta Dinas PUPR melakukan kajian problem sebenarnya apa, penyebabnya apa sumber air mengalami penurunan debit ataukah jaringan pendukung yang bermasalah sehingga langkah yang diambil tepat, intervensi anggaran yang dikucurkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan" sarannya.

Lebih jauh Walter memastikan, lembaga DPRD Nagekeo sejatinya mendukung program pemerintah asalkan kebijakannya berorientasi pada kemaslahatan hidup masyarakat.

"Kalau kita di DPRD ketika pemerintah melakukan prioritas untuk kebutuhan masyarakat pasti sangat mendukung, yang penting proses dilakukan secara baik sehingga infrastruktur yang ada benar-benar dinikmati masyarakat" pungkasnya.